Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terhadap UU Tapera, menyatakan perlu penataan ulang. BP Tapera akan koordinasi dengan komite Tapera terkait hal itu.
Polemik wacana iuran Tapera jadi kewajiban pekerja akhirnya diputuskan MK. MK juga menetapkan agar pekerja tidak diwajibkan menjadi peserta iuran Tapera
Pengamat Hukum Profesor (HC) Henry Indraguna menilai Perpol Nomor 10 tahun 2025 tentang Anggota Polri tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kapolri Jenderal Sigit menegaskan Perpol 10/2025 menindaklanjuti putusan MK. Ia memastikan sudah konsultasi dengan kementerian sebelum menerbitkan Perpol.