detikNews

Tambang, Suara Perempuan, dan Tobat Ekologi

Moratorium tambang mungkin baru wacana. Tetapi dari wacana semacam inilah, bangsa belajar untuk bertobat.

Rabu, 05 Nov 2025 11:28 WIB

detikJatim

Sjamsul Hadi Penggerak Penguatan Hak Penghayat di Jawa Timur

Sjamsul Hadi, Direktur Kementerian Kebudayaan, memimpin inisiatif untuk pengakuan hak komunitas Penghayat dan Masyarakat Adat, mendorong inklusi di Jawa Timur.

Selasa, 04 Nov 2025 19:30 WIB

detikNews

MK Minta Gugatan UU TNI Diperbaiki: Kalau Pensiun Dihapus, Bisa 80 Tahun Loh

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra memberi nasihat kepada koalisi masyarakat sipil yang menggugat UU TNI.

Selasa, 04 Nov 2025 16:56 WIB

detikNews

Mencermati Kiprah BUMN Era Danantara

Transformasi BUMN tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur manajemen, melainkan juga melalui reformasi budaya kerja, transparansi, dan akuntabilitas.

Selasa, 04 Nov 2025 16:42 WIB

detikNews

Koalisi Sipil Gugat UU TNI, Minta MK Ubah Aturan Operasi Selain Perang

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI, dan LBH APIK Jakarta menggugat Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Selasa, 04 Nov 2025 16:15 WIB

detikProperti

Iuran Tapera Nggak Wajib. Skema Baru Bakal Digodok

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo, mengungkapkan penataan ulang UU Tapera setelah putusan MK. Iuran Tapera kini bersifat sukarela, mempengaruhi model bisnis.

Selasa, 04 Nov 2025 16:07 WIB

detikNews

Polda Riau Lakukan Pendekatan Budaya dan Lingkungan Tangani Konflik Agraria

Polda Riau berkomitmen penegakan hukum humanis melalui pendekatan budaya dan lingkungan. Kapolda Herry Heryawan tekankan pentingnya Green Policing.

Selasa, 04 Nov 2025 15:25 WIB

detikEdu

Mendikdasmen di UNESCO: Paparkan Kebijakan Prioritas-Bahas Pelajar dan Guru Palestina

Mendikdasmen berikan paparan pada konferensi umum UNESCO dalam bahasa Indonesia. Bahas tentang kebijakan prioritas hingga Palestina.

Selasa, 04 Nov 2025 14:03 WIB

detikNews

MK Tegaskan Suhartoyo Sah Jadi Ketua: Putusan PTUN Meminta untuk Perbaiki SK

Ahli Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tidak sah. Wakil Ketua MK menegaskan pemilihan Suhartoyo sesuai ketentuan.

Selasa, 04 Nov 2025 07:51 WIB

detikNews

Ahli Tata Negara Surati MK, Tuding Jabatan Ketua Tak Sah-Minta 9 Hakim Mundur

Ahli Hukum Tata Negara Rullyandi mengirim surat terbuka kepada MK. Dia menganggap jabatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tidak sah dan meminta 9 hakim MK mundur.

Senin, 03 Nov 2025 14:23 WIB