Rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres), yang tentunya atas restu Presiden Prabowo Subianto.
Menkes Budi Gunadi Sadikin rapat dengan Komisi IX DPR membahas anomali data penerima bantuan BPJS. Ia menegaskan perlunya perbaikan agar tepat sasaran.
Rencana pemutihan utang atau tunggakan tagihan BPJS Kesehatan masih menunggu restu Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
Dinsos Bone nonaktifkan 4.295 peserta BPJS Kesehatan PBPU karena tidak layak. Langkah ini efisiensi anggaran, meringankan beban daerah hingga Rp 172 juta/bulan.
BPJS Kesehatan buka suara soal kabar bayi yang baru lahir otomatis terdaftar program JKN. Pihaknya mengatakan kepesertaan masih merujuk pada peraturan yang ada.