Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan oknum pegawai berinisial LHS membuat surat perintah kerja (SPK) kepada pihak lain seolah-olah resmi.
Kemenperin berpendapat meski terdapat berbagai kekurangan dari pelaksanaan HGBT, nilai positifnya lebih banyak dibanding bila program ini tidak dilanjutkan.
Kementerian Perindustrian mengatakan, kemampuan daya beli masyarakat Indonesia terhadap sejumlah produk manufaktur masih kalah dibandingkan negara lain.