Jika sistem proposional tertutup diterapkan akan mengganggu sistem penyelenggaraan Pemilu. Seelain itu juga berpotensi adanya jual beli di internal partai.
Menurut MK, kewenangan penetapan dapil dan jumlah kursi pada dapil anggota DPR dan DPRD provinsi harus menjadi kewenangan KPU dan diatur dalam Peraturan KPU.
Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengkritik sistem pemerintahan yang kini minim check and balances, terutama dari DPR terhadap pemerintah.
Dalam permohonannya, Perludem meminta calon anggota DPD 2024-2029 bukanlah mantan koruptor hingga residivis hingga selesai masa 5 tahun keluar dari penjara.