Kementerian Perhubungan sedang merumuskan aturan transportasi online untuk ojol. Fokus pada keadilan dan keberlanjutan bagi pengemudi dan ekosistem terkait.
DPR menggagas Rancangan UU Transportasi Online. Langkah DPR akan dimulai besok dengan mengadakan rapat bersama pihak yang mewakili transportasi online.
Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, mendukung pembatasan potongan maksimal sebesar 10% dari pendapatan mitra pengemudi ojol.
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya mendapat amanat dari pimpinan DPR untuk membahas RUU Transportasi Online. Lasarus mengusulkan dibentuknya pansus.
Massa pengemudi ojek online demo di Kantor Gubernur Jateng, menuntut penghapusan potongan tinggi dan pembentukan UU transportasi online untuk kesejahteraan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menjelaskan alasan aturan mengenai transportasi online tak dimasukkan dalam revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).