Penerbitan 106 Sertifikat Hak Milik di Tahura Ngurah Rai Bali menyoroti lemahnya koordinasi antara ATR/BPN dan KLHK, berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Refleksi kritis tentang kewargaan masyarakat adat yang kerap terpinggirkan atas nama kepentingan kolektif negara, dan pentingnya kewargaan yang inklusif.