Sejumlah anggota DPR menyoroti putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dengan pilkada. Reaksi mereka dinilai sebagai gambaran putusan MK merugikan mereka.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy, menjelaskan syarat DOB Sofifi di Maluku Utara, termasuk pentingnya Peraturan Pemerintah untuk proses tersebut.
Ketua DPR RI Puan mengatakan pihakya dan pemerintah akan segera membahas RAPBN 2026 merespons situasi global saat ini. Termasuk, perang Iran dan Israel.