Baleg DPR RI membahas revisi UU Komisi Yudisial. Ketua KY, Abdul Chair, usulkan sanksi hakim bersifat final dan mengikat untuk efektivitas penjatuhan sanksi.
Ketua Komisi III DPR khawatir RUU Perampasan Aset dapat disalahgunakan oleh aparat hukum. Diskusi menekankan pentingnya pencegahan korupsi dan perlindungan hak.
Ancaman serangan siber, khususnya account takeover (ATO), meningkat. Edukasi dan perlindungan ganda penting untuk mencegah kerugian finansial dan identitas.
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Regulasi ini penting untuk perlindungan hukum pekerja rumah tangga.
BPK mengungkap serangan siber di Bank NTB Syariah yang menyebabkan transaksi tidak sah hingga Rp 180 miliar. Gubernur NTB berkomitmen perbaiki tata kelola bank.