Insan dan Andhita meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah nama provinsi 'Sumatera Selatan' menjadi 'Sumatra Selatan'. Gugatan tersebut tak diterima oleh MK.
"Rezim yang berkuasa selanjutnya selalu membayar utang rezim sebelumnya. Presiden akan selalu menghormati utang-utang dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.