Secara hukum, fungsi penyerapan aspirasi rakyat bukan saja fungsi DPR, tetapi juga fungsi partai politik. Kebijakan negara yang baik menjadi tanggung jawabnya.
Aktivis dan influencer menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke DPR, meminta bukti konkret atas janji-janji. Tuntutan ini viral di media sosial sebelum diserahkan.