Johan Rosihan mengatakan pembinaan ideologi negara cukup diatur Peraturan Presiden, sementara penguatan ideologi dan konstitusi menjadi peran utama MPR RI.
Dua pemohon menggugat kebijakan operator seluler yang menghanguskan kuota internet ke MK. Mereka merasa dirugikan secara konstitusional dan meminta keadilan.