DPRD DKI memandang selama ini pembahasan raperda terkait ERP terkesan terburu-buru dan menilai pengajuan penarikan aturan ERP bentuk ketidakprovesionalan.
DPRD DKI belum terima permohonan penarikan draf Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik yang mengatur ERP. Diketahui Pemprov akan tarik draf tersebut
Pengemudi ojek online menolak jalan berbayar atau ERP di Jakarta. Anggota Komisi B DPRD DKI Ichwanul Muslimin meminta agar rencana ini dikaji secara matang.