Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menilai demokrasi Indonesia kebablasan. Ia mengajak merumuskan kembali demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.