Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon gubernur dan wakil gubernur.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik putusan hakim MA yang mengubah syarat minimal calon kepala daerah. Ia menilai putusan hakim menyalahi kewenangan.
"Ini kan merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan kekuasaan dengan menggunakan hukum, dan ujung-ujungnya tetap nepotisme," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP Hasto mengkritik aturan iuran Tapera yang menuai banyak kontra di masyarakat. Menurutnya, aturan memotong gaji lewat Tapera bentuk penindasan baru.