detikFinance

BNI Tebar Dividen Tunai Rp 13,95 Triliun

PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk sepakat membagikan dividen tunai sebesar Rp 13,95 triliun atau setara 65%.

Rabu, 26 Mar 2025 13:27 WIB

detikSulsel

Perebutan Sengit Kursi Ketua DPW PAN Sulsel

Perebutan kursi Ketua DPW PAN Sulsel semakin sengit dengan 10 calon mendaftar, termasuk bupati dan wakil bupati.

Rabu, 19 Mar 2025 07:40 WIB

detikSulsel

10 Kader Daftar Calon Ketua PAN Sulsel, Bupati-Wabup Tantang Ashabul Kahfi

Panitia Muswil PAN Sulsel menutup pendaftaran calon ketua DPW dengan 10 kader mendaftar, termasuk dua bupati dan satu wakil bupati.

Selasa, 18 Mar 2025 13:40 WIB

detikNews

Cerita SBY Tak Pakai Istana untuk Bertemu Pimpinan Partai Saat Jadi Presiden

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut tak pakai Istana Presiden ketika bertemu pimpinan partai saat menjabat Presiden RI.

Minggu, 23 Feb 2025 20:22 WIB

detikBali

Tak Lolos, Calon Anggota KPID Bali Pertanyakan Transparansi Seleksi

Calon anggota KPID Bali yang tidak lolos seleksi minta transparansi hasil uji kelayakan. Mereka soroti kejanggalan dalam proses dan penilaian penguji.

Kamis, 20 Feb 2025 13:09 WIB

detikNews

Dasco Tegaskan DPR Tak Bisa Copot Pejabat Hasil Evaluasi: Hanya Rekomendasi

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah isu DPR dapat semata-mata mencopot pejabat lembaga hasil fit and proper test yang dievaluasi.

Kamis, 06 Feb 2025 18:49 WIB

detikNews

Ketua Baleg Tegaskan DPR Tak Bisa Copot Pejabat tapi Evaluasi Berkala

"Tapi kita melakukan evaluasi karena kita punya kewenangan atas fit and proper test atau uji kelayakan kita bisa meloloskan calon itu," kata Bob Hasan.

Kamis, 06 Feb 2025 16:23 WIB

detikNews

Respons Pimpinan KPK soal DPR Bisa Rekomendasi Pemberhentian Pejabat

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, dari sudut pandang hukum administrasi negara, DPR tak berwenang memberhentikan pejabat.

Kamis, 06 Feb 2025 11:55 WIB

detikNews

DPR Bisa Rekomendasi Pemberhentian, PKB Singgung Pejabat Bermasalah

DPR kini bisa merekomendasikan pemberhentian pejabat seusai tatib DPR yang baru ditetapkan sebagai peraturan. PKB menyinggung pejabat dengan kinerja bermasalah.

Rabu, 05 Feb 2025 08:52 WIB

detikNews

Tentang Revisi Tatib DPR, Pejabat Bisa Dievaluasi di Tengah Jalan

Peraturan DPR tentang Tata Tertib sepakat direvisi. Revisi berupa tambahan kewenangan DPR untuk mengevaluasi calon di lembaga yang telah ditetapkan.

Rabu, 05 Feb 2025 08:15 WIB