Komisi VI DPR RI menyetujui terkait hasil perumusan dan sinkronisasi Rancangan Undang-undang Perubahan keempat atas Undang-undang BUMN dalam rapat Panja.
Komisi VI DPR RI setujui laporan Timus dan Timsin terkait RUU Perubahan keempat UU BUMN. Pembentukan BP BUMN dan pengaturan kewenangan BPK menjadi poin utama.
Kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN mendapat dukungan Istana. Ini bagian dari reformasi untuk tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel.