Pemerintah menjelaskan pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru yang berlaku 2026. Pasal ini membatasi lembaga yang dilindungi dan bersifat delik aduan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan insentif kendaraan listrik, baik mobil maupun motor, juga mobil listrik murni (full EV) dan mobil hybrid.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya digitalisasi pemerintah untuk perlindungan sosial, mengintegrasikan data agar bantuan tepat sasaran dan akurat.
Pemerintah akan salurkan kembali rumah subsidi bekas melalui daur ulang KPR. Terdapat 82 ribu rumah berpotensi dijual lagi ke masyarakat berpenghasilan rendah.