Ada tiga alasan utama yang membuat pembahasan revisi UU Migas tidak boleh lagi ditunda. Salah satunya, SKK Migas belum memenuhi ketentuan kelembagaan permanen.
DPR resmi mengesahkan revisi KUHAP menjadi undang-undang. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan KUHAP tersebut akan berlaku pada 2 Januari 2026.
KPAI menyoroti kasus bullying yang masih kerap terjadi di sekolah. KPAI mendesak agar pemerintah dan DPR dapat merevisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).