detikNews

Komisi II DPR Petakan Isu Prioritas RUU Pemilu: Ambang Batas-Sistem Pemilu

Komisi II DPR RI mulai memetakan isu prioritas untuk pembahasan revisi UU Pemilu.

Selasa, 20 Jan 2026 22:12 WIB

detikNews

Partai Baru, Tanpa Gagasan Baru

Munculnya partai politik baru, seperti Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat, di satu sisi dapat dibaca sebagai indikator tingginya partisipasi politik.

Selasa, 20 Jan 2026 13:00 WIB

detikNews

Ahli Hukum Apresiasi Putusan MK: Polisi Bisa di Jabatan Sipil Asal Sesuai Fungsi

MK memutuskan menolak gugatan uji materi terkait anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selasa, 20 Jan 2026 12:50 WIB

detikNews

Polri Hormati Putusan MK Tolak Gugatan soal Polisi Tak Boleh Isi Jabatan Sipil

MK menolak permohonan uji materi Pasal 19 ayat 2, 3, 4 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait penempatan polisi pada jabatan tertentu di luar Polri.

Selasa, 20 Jan 2026 11:01 WIB

detikNews

Video: MK Tolak Gugatan soal Anggota Polri Tak Boleh Tempati Jabatan Sipil

MK menolak gugatan permohonan pengujian pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil.

Selasa, 20 Jan 2026 06:38 WIB

detikNews

Video: MK Tegaskan Karya Jurnalistik Wartawan Tak Bisa Langsung Dituntut Pidana-Perdata

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pers tidak bisa langsung dituntut pidana hingga digugat perdata.

Selasa, 20 Jan 2026 06:32 WIB

detikNews

PN Jakpus Tegaskan Kepengurusan DPP PPP Sah, Gugatan Dinilai Tidak Serius

Gugatan perkara 296 terhadap Ketua Umum PPP dicabut. Kuasa hukum menegaskan kepengurusan DPP PPP sah dan ada indikasi politis di balik gugatan tersebut.

Senin, 19 Jan 2026 20:56 WIB

detikInet

Duduk Perkara Kuota Internet Hangus Digugat Pasutri ke MK

Sepasang suami istri pemohon menggugat kebijakan kuota internet hangus di MK, menilai UU Cipta Kerja memberi keleluasaan berlebihan pada operator telekomunikasi

Senin, 19 Jan 2026 19:04 WIB

detikNews

MK Minta Aturan Polri Tempati Jabatan Sipil Tertentu Diatur di UU

Mahkamah Konstitusi meminta undang-undang baru untuk atur anggota Polri di jabatan sipil. Tujuannya menghilangkan multitafsir dan demi kepastian hukum.

Senin, 19 Jan 2026 18:49 WIB

detikNews

MK Tolak Gugatan soal Anggota Polri Tak Boleh Tempati Jabatan Sipil

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi UU ASN terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil. MK menegaskan rujukan pada UU Polri.

Senin, 19 Jan 2026 18:44 WIB