Anggota Komisi III DPR, Taufik Basari menilai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentangan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tidak relevan dan perlu direvisi.
Pelanggaran HAM berat di Indonesia kembali santer dibahas sehubungan pernyataan Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu dan perkembangannya.