KPK mendukung RUU Perampasan Aset untuk memulihkan kerugian negara dari korupsi. Pembahasan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi dan penegak hukum.
RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memulihkan aset hasil kejahatan, berlaku untuk semua, dan tidak hanya menargetkan pejabat. Hukum harus adil dan transparan.
Ratusan mahasiswa BEM SI Jawa Timur berunjuk rasa di Surabaya, mendesak pemerintah prioritaskan anggaran penanganan bencana dan soroti RUU Perampasan Aset.
Akademisi hukum Unesa, Aditya Wiguna, mengkritisi RUU Perampasan Aset terkait penilaian aset tanpa harga pasar. Komisi III DPR diminta mengkaji lebih dalam.