Mereka mempertanyakan putusan MK yang ibarat buah simalakama, dijalankan melanggar konstitusi, tidak dijalankan melanggar prinsip putusan MK yang erga omnes.
Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menanggapi dugaan doxing terhadap aktivis Neni Nur Hayati. Ia menekankan pentingnya etika media sosial bagi pemerintah.