Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi adanya gugatan untuk membatalkan UU TNI hasil revisi yang diajukan mahasiswa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Undang-Undang TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini, yakni, 408.347 kasus pada 2024.
Mantan Hakim MK, I Dewa Gede Palguna, menyesalkan revisi UU TNI yang tertutup dan minim partisipasi publik, menimbulkan kecurigaan terhadap agenda di baliknya.
Gelombang demonstrasi di Sidoarjo menolak revisi UU TNI. Mahasiswa suarakan kekhawatiran akan melemahnya supremasi sipil dan tuntut dialog dengan DPRD.