Wacana hak angket untuk menginvestigasi penyelenggaraan Pemilu 2024 muncul ke publik. Namun, konstelasi politik terkini memunculkan anggapan pesimistis.
Eddy Hiariej menilai MK tidak dapat memproses gugatan dari pasangan Ganjar-Mahfud terkait dugaan adanya nepotisme. Perkara nepotisme bukan masuk TSM tapi KKN.
Massa di Jogja yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) mengirimkan rompi 'antipeluru' untuk hakim MK. Ini maknanya.
Tim Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simambura, sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.