DPR RI setujui 52 RUU Prolegnas Prioritas 2025, termasuk RUU Perampasan Aset. KPK berharap dilibatkan dalam pembahasan untuk memulihkan aset hasil kejahatan.
Badan Anggaran DPR mendukung pertumbuhan ekonomi 7-8% dan stabilitas inflasi. RAPBN 2026 diharapkan jadi alat efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi.