Ahli hukum tata negara menilai langkah DPR merevisi UU P3 bertentangan dengan Putusan MK. Sebab, yang diperintahkan MK adalah memperbaiki UU Cipta Kerja.
YLBHI mencium akal-akalan di balik revisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Yaitu untuk mengakali legitimasi omnibus law dan Putusan MK.
Arab Saudi mengumumkan bakal menerima 1 juta jemaah haji tahun ini. Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama segera memastikan berapa kuota jemaah RI.
Mendikbudristek Nadiem Makarim meluncurkan Kurikulum Merdeka pada awal 2022. Salah satu tujuannya untuk mengatasi learning loss akibat pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada Rabu (6/4) menyetujui RUU TPKS dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang (UU)