Menkumham Yasonna melantik Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM. Dhahana berjanji akan melakukan percepatan pemenuhan hak kewarganegaraan bagi eksil.
Kewenangan subjektif superlatif MPR ini dinilai penting jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan.