detikNews MK Terima Audiensi Massa Tolak Revisi UU Pilkada Massa aksi tolak revisi UU Pilkada diterima untuk menyampaikan pendapatnya di dalam gedung MK. Kamis, 22 Agu 2024 16:28 WIB
detikBali Soal Revisi UU Pilkada, Bahlil: Saya Baru Bangun Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia buka suara terkait proses revisi Undang-Undang Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kamis, 22 Agu 2024 15:28 WIB
detikNews Gelombang Pertama Aksi Tolak Pengesahan Revisi UU Pilkada detikSore akan mengulas lebih dalam peliknya situasi apabila revisi ini benar-benar disahkan Kamis, 22 Agu 2024 14:56 WIB
detikJogja Polisi Sebut Ada Potensi Pelanggaran UU di Kasus Keracunan Massal Bantul Polisi menyebut ada potensi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen di kasus keracunan massal nasi boks acara rintisan desa budaya di Bantul. Senin, 16 Sep 2024 17:42 WIB
detikNews GMNI Tolak Revisi UU Pilkada: Suara Rakyat Diamputasi! Agenda revisi di DPR dinilai menyimpang dari putusan MK. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam DPR. Kamis, 22 Agu 2024 13:16 WIB
detikFinance Mantan Menteri Jokowi Ikut Demo Revisi UU Pilkada Mantan Menteri Perdagangan era Pemerintahan Jokowi periode pertama, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong ikut serta dalam demo buruh dan mahasiswa. Kamis, 22 Agu 2024 12:51 WIB
detikSumut PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Tak Masuk Akal Anggota Baleg Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyatakan tidak sependapat dengan revisi UU Pilkada. Menurutnya, keputusan itu tidak masuk akal. Kamis, 22 Agu 2024 02:00 WIB
detikNews Gerindra soal Revisi UU Pilkada: DPR Gunakan Kewenangan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi soal pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di DPR. Rabu, 21 Agu 2024 21:58 WIB
detikBali Kejari Tabanan Musnahkan Beragam Narkotika dari Sejumlah Kasus Kejari Tabanan memusnahkan beragam narkotika. Barang-barang haram yang dimusnahkan itu disita dari sejumlah kasus yang telah berkekuatan hukum. Selasa, 02 Jul 2024 12:04 WIB
detikBali Ragam Respons Setelah Putusan MK Ubah UU Pilkada MK mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, memungkinkan partai tanpa kursi DPRD untuk mendaftar. Rabu, 21 Agu 2024 10:13 WIB