Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian ini diatur dalam UU Haji dan Umrah yang disahkan dalam rapat paripurna hari ini.
Pakar Hukum Hardjuno menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset untuk menindak koruptor. Ia menyerukan perlunya mekanisme pemiskinan yang adil dan sistematis.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan RUU Perampasan Aset akan dibahas pengesahan RUU KUHAP. Puan mengatakan pihaknya tak ingin menyelesaikan RUU KUHAP.