Ombudsman Sumut menyoroti kebijakan Wali Kota Pematangsiantar yang menjadikan pembayaran PBB syarat ASN untuk menerima THR dan TPP, dinilai maladministrasi.
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan Ombudsman untuk mendalami temuan klaster mewah di Lapas Cibinong, termasuk rekomendasi dan hak-hak warga binaan.