DPR menyetujui revisi UU TNI menjadi prolegnas prioritas. Menkum Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.
Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich dan Menko Kumham Imipas Yusril menilai perlu dibentuk RUU Keamanan Laut, yakni regulasi khusus yang mengatur tata kelola laut.
Yusril Ihza Mahendra menyoroti ada tumpang tindih kewenangan penjagaan laut. Yusril menjelaskan, terkait keamanan laut, ada banyak lembaga yang terlibat.
Baleg DPR dan pemerintah telah menyetujui draf revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) dibawa ke rapat paripurna DPR besok.