Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy, menjelaskan syarat DOB Sofifi di Maluku Utara, termasuk pentingnya Peraturan Pemerintah untuk proses tersebut.
Komisi II DPR menjelaskan alasan rapat evaluasi dengan pimpinan DKPP digelar tertutup. Ada beberapa catatan evaluasi yang diberikan Komisi II terhadap DKPP.