Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan tidak ada pencatutan LSM dalam RUU KUHAP. Dia mendorong kritik disampaikan saat pembahasan, bukan setelahnya.
Ada poster viral yang menyebutkan kekhawatiran terhadap kewenangan polisi dalam RUU KUHAP yang kini sudah disetujui. Begini isi poster dan bunyi UU KUHAP baru.
Senator Dedi Iskandar mendorong perubahan UUD 1945 untuk memperkuat kewenangan DPD. Tiga alasan utama diungkapkan dalam Peringatan Hari Konstitusi 2025.
Komisi II DPR akan merevisi UU Administrasi Kependudukan untuk membentuk Single ID Number. NIK akan digunakan untuk berbagai keperluan publik di Indonesia.
Pimpinan DPR menerima audiensi Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Dalam audiensi itu, SRMI mengusulkan pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria.