Eddy Soeparno akan menjelaskan upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim di COP 31, termasuk RUU PPI dan RUU EBET untuk mendukung diplomasi iklim.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bhatara Ibnu Reza mengkritik tajam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR.
Pakar hukum UNS, Prof Pujiyono, menyoroti draf RUU KUHAP yang menghapus kewenangan Kejaksaan dalam kasus korupsi. Ia mendesak DPR RI untuk melibatkan publik.
Pakar hukum Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi mendorong kejaksaan tegas mengungkap kasus besar. Fachrizal berharap kewenangan kejaksaan tidak dilemahkan.