Efisiensi anggaran kerap dipakai membenarkan perubahan Pilkada, meski sejarah menunjukkan masalah utamanya ada pada tata kelola dan politik transaksional.
Sidang dugaan korupsi dana hibah Pilkada Prabumulih 2024 berlangsung di Palembang. Ahli menjelaskan tanggung jawab pengelolaan anggaran KPU-pemerintah daerah.
Kejari Pontianak menetapkan 2 tersangka korupsi dana hibah Pilkada 2024, melibatkan Ketua dan Koordinator Bawaslu. Potensi kerugian negara Rp 1,1 miliar.
Akademisi menilai pilkada tidak langsung efisien dan stabil. Ini dapat mengurangi polarisasi sosial dan memperkuat peran partai politik dalam demokrasi.