Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyoroti APBN 2026 di tengah konflik. Ia mendorong penajaman program prioritas dan penundaan proyek tidak mendesak.
Bamsoet menilai usulan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat menarik, namun perlu kajian mendalam untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan sistem ketatanegaraan.