Dinas Pariwisata Klungkung terjerat isu proyek fiktif senilai Rp 1 miliar. Dugaan pemalsuan tanda tangan dan laporan pertanggungjawaban sedang diselidiki.
DPRD Enrekang mempertanyakan klaim Pemkab tentang dana sertifikasi guru yang belum terbayar. LHP BPK 2024 menyatakan dana tersebut masih menjadi utang.
Pemprov NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski begitu, BPK RI meminta Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.