KPK menangkap 11 kepala daerah pada 2026, termasuk Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sahroni menyoroti biaya politik tinggi dan perlunya pengawasan ketat.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa soroti fenomena kepala daerah terjaring OTT KPK. Ia menyinggung tingginya biaya politik yang menurutnya perlu ada penyisiran.