Pemerintah Kota Cimahi mengikuti Inpres Prabowo untuk efisiensi APBD 2025. Penandaan anggaran dilakukan untuk pemangkasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi UU Sisdiknas, mewajibkan pendidikan dasar dibiayai negara. Komisi X DPR soroti kesiapan anggaran untuk implementasi.
Kejati NTT menangani 185 perkara korupsi di 2024, fokus pada edukasi antikorupsi. Zet Allo menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap dampak korupsi.
Mendagri Tito telah menggelar rapat membahas pendanaan PSU pilkada. Dia mengatakan Papua yang semula mengajukan APBN, kini dinyatakan mampu pakai APBD.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak besar pada sektor perhotelan di Bandung. Kerugian mencapai Rp 12,8 miliar dan ancaman PHK bagi karyawan.
PHRI Bali-Jatim mengungkap dampak pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah terhadap perhotelan, khususnya MICE. Berisiko menurunkan okupansi dan PHK.