Pemilu yang pada awalnya tidak memisahkan antara pusat dan daerah kini dipisahkan dengan adanya putusan tersebut, telah menimbulkan masalah yuridis serius.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco mengonfirmasi penonaktifan anggota DPR oleh partai. Anggota nonaktif tidak akan menerima hak keuangan, sesuai keputusan MKD.
Mahkamah Pidana Internasional menyatakan Taliban telah "merampas hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, privasi, serta kebebasan bergerak, berekspresi.