detikFinance Emiten Infrastruktur Pusat Data Cetak Pendapatan Rp 1,8 T PT DCI Indonesia Tbk mencatat pendapatan Rp 1,8 triliun, tumbuh 38,8%. Kamis, 24 Apr 2025 11:35 WIB
detikJabar Promosikan Situs Judi di IG Story, Selebgram Majalengka Diciduk Selebgram asal Majalengka ditangkap karena mempromosikan situs judi online di media sosial. Dia terancam hukuman 10 tahun penjara. Rabu, 30 Okt 2024 11:26 WIB
detikJatim Korban Dukun Cabul Mojokerto Disebut 8 Orang, Ada 2 yang Dewasa Elyas Yasak, dukun cabul, ditangkap setelah diduga memperkosa delapan korban, termasuk anak-anak. Polisi imbau korban lain untuk melapor. Kamis, 24 Apr 2025 10:20 WIB
detikSumbagsel Kenaikan PPN Jadi 12% Dipastikan Berlaku Januari 2025 Pemerintah tetap menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada Januari tahun 2025. Selasa, 03 Des 2024 18:20 WIB
detikNews AHY: Partai Demokrat Hormati Putusan MK AHY juga mendukung KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sesuai dengan putusan MK. Sabtu, 24 Agu 2024 21:14 WIB
detikNews MK Ubah Pasal soal Upah Buruh, Masukkan Unsur Perumahan hingga Rekreasi Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Jumat, 01 Nov 2024 10:21 WIB
detikFinance 5 Alasan Mengapa Dilarang Menyebarkan NIK KTP ke Orang Lain NIK KTP merupakan informasi pribadi yang sangat penting dan sensitif. Berikut beberapa alasan kita tidak boleh menyebarkannya sembarangan. Jumat, 13 Des 2024 16:15 WIB
detikNews Kasus Korupsi Emas 1,1 Ton, Budi Said Juga Dituntut Ganti Rugi Rp 1,1 T Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar di kasus dugaan rekayasa jual beli emas 1,1 ton. Budi juga dituntut uang pengganti Rp 1,1 triliun. Jumat, 13 Des 2024 16:11 WIB
detikNews Rugikan Negara dan Tak Menyesal Jadi Hal Memberatkan Tuntutan Budi Said Pengusaha yang juga dikenal crazy rich Surabaya, Budi Said, dituntut 16 tahun penjara di kasus dugaan rekayasa jual beli emas. Jumat, 13 Des 2024 16:07 WIB
detikFinance Pengusaha Ritel Minta Aturan Tembakau Direvisi, Ini Alasannya Pengusaha ritel angkat bicara mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024). Kamis, 24 Apr 2025 08:55 WIB