Jaksa mendakwa dua hakim yang memberi vonis lepas dalam perkara korupsi pengurusan izin ekspor minyak goreng menerima suap masing-masing Rp 6,2 miliar.
Majelis hakim yang menjatuhkan vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor CPO didakwa menerima suap dan gratifikasi, total yang diterima Rp 21,9 miliar.
Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 T untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN dilaksanakan saat DPR reses.
KPK memeriksa saksi perkara korupsi dana hibah pokmas APBD Pemerintah Provinsi Jatim 2021-2022. Saksi yang diperiksa adalah mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.
Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian tak setuju BOPTN terkena efisiensi anggaran yang berdampak UKT naik. Hetifah menyebut aturan tersebut belum final.