DPR menyepakati rancangan revisi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi rancangan undang-undang (RUU) usul DPR RI.
"Kalau bisa ngelola komoditi utamanya, kalau bisa meresapi PTPN, perkebunan negara, bukan jualan lahan HGU negara, nggak mungkin kepikiran," kata Bafagih.
Baleg DPR RI menggelar rapat Revisi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rapat ini, muncul usulan pembentukan otoritas pengawas koperasi.