Kemenag, BPH dan BPKH sambangi KPK meminta pendampingan penyelenggaraan ibadah Haji 2025. KPK merekomendasikan Kemenag untuk memperhatikan terkait regulasi.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah informasi Bupati Kolaka Timur terjaring OTT KPK. Ia meminta penegakan hukum tanpa drama di media sosial.