Baleg DPR bersama pemerintah membahas rancangan hingga revisi UU yang masuk Prolegnas Prioritas 2025. DPR mengajukan 42 RUU masuk Prolegnas Prioritas 2025.
Megaproyek IKN akan mengalami penyesuaian waktu penyelesaian, karena mempertimbangkan program prioritas lainnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.