Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan hasil rapat fraksi di DPR terkait RAPBN 2024. Dia sempat menyinggung permintaan PKB dana desa naik Rp 5 miliar.
Tingginya jumlah makanan yang terbuang karena adanya kekosongan norma hukum lex specialis menyangkut maksimalisasi makanan dan minimalisasi pemubaziran makana
Komisi II DPR RI sepakat untuk mengawal sungguh-sungguh terkait RUU perubahan atas UU ASN. Tidak terkecuali terhadap penyelesaian tenaga non-ASN (honorer).
Kaesang Pangarep mengeklaim PSI turut mengajukan dan mendukung RUU Perampasan Aset di DPR. Padahal PSI merupakan salah satu partai yang tak masuk parlemen.