Guru besar UI Prof Satya Arinanto menegaskan penetapan calon hakim MK oleh DPR sah secara konstitusi. Ia menilai latar belakang politik tidak mempengaruhi.
Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan Board of Peace akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Keselamatan WNI menjadi prioritas utama dalam diplomasi.