detikNews

Bamsoet Dorong KPU Antisipasi Potensi Penghambat Tahapan Pemilu 2024

Antisipasi tetap harus dilakukan untuk menghadapi berbagai potensi yang dapat mengganggu tahapan Pemilu.

Senin, 13 Jun 2022 21:40 WIB

detikFinance

Jangan Sampai Gagal Bayar Asuransi Terulang, Ini yang Perlu Dilakukan

Berbagai upaya mesti dilakukan untuk membuat tata kelola industri asuransi di dalam negeri menjadi sehat.

Minggu, 26 Des 2021 17:02 WIB

detikFinance

RI Mau Ekspor Listrik ke Singapura, Sumbernya dari Mana?

Indonesia berencana mengekspor listrik ke Singapura. Listrik yang dihasilkan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Sabtu, 15 Jan 2022 15:00 WIB

detikNews

Perppu Ciptaker Cabut Pidana ke Perusahaan yang Tak Terapkan Analisis Amdal

Perppu Ciptaker berisi materi yang hampir sama dengan UU Ciptaker. Salah satunya mencabut ancaman pidana ke perusahaan. Apa saja yang dicabut?

Rabu, 04 Jan 2023 17:08 WIB

detikNews

Ini Kementerian Tahap Pertama Pindah ke Nusantara, PNS-nya Siap-siap!

Sejumlah kementerian masuk dalam gelombang pertama pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Nusantara.

Rabu, 23 Feb 2022 12:09 WIB

detikNews

Dana Abadi bagi Pelaku Kebudayaan

Pemerintah meluncurkan program Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana untuk memberi perlindungan kepada pelaku seni budaya yang terkena dampak Covid-19.

Selasa, 26 Apr 2022 15:00 WIB

detikSulsel

DPRD Sulsel Usul BUMD Outsourcing, Biro Ekonomi: Perlu Konsultasi Kemendagri

Biro Ekonomi Sulsel mengungkapkan usul DPRD Sulsel terkait pembentukan BUMD yang menangani outsourcing perlu dikonsultasikan ke Kemendagri.

Rabu, 20 Apr 2022 14:06 WIB

detikFinance

Kantor Menteri-Raffi Ahmad Buka Lowongan Kerja, Buruan Cek Nih!

Buruan cek lowongan kerja sepekan nih.

Sabtu, 08 Jan 2022 07:45 WIB

detikNews

Pengacara Gojek-Tokopedia: PT TFT Tak Punya Dasar Larang Merek GoTo

Gojek dan Tokopedia dilaporkan terkait sengketa merek GoTo. Pihak Gojek dan Tokopedia menilai pelapor tidak punya dasar untuk melarang penggunaan merek itu.

Rabu, 10 Nov 2021 16:30 WIB

detikNews

Penjabat Kepala Daerah Imbas Pilkada 2024 Disarankan dari Sipil, Ini Alasannya

Guru Besar UI Eko Prasojo menilai adanya 271 daerah yang akan diisi oleh penjabat imbas Pilkada serentak 2024 adalah kemunduran birokrasi.

Jumat, 08 Okt 2021 18:09 WIB