Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah belum berencana untuk mengisi atau mengganti posisi dua wamen yang tengah tersangkut persoalan hukum.
Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menilai KUHP baru sebagai era pembaruan hukum pidana di Indonesia, menekankan kepastian hukum dan pengakuan terhadap hukum adat.
Menteri Perumahan Maruarar Sirait menggelar rapat dengan Komisi V DPR RI untuk membahas anggaran dan SOTK, menekankan transparansi penggunaan dana negara.